YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muammadiyah Haedar Nashir menyebut, Muhammadiyah telah banyak berbuat untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan usaha-usaha dakwah pembaruan. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan juga oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 |
| www.suaramuhammadiyah.id |
Dalam kerangka itu, pemerintah Soekarno menetapkan K.H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) kepeloporan dalam kebangunan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat; (2) memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat; (3) memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan (4) melalui organisasi Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria.
Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini terus berkiprah memajukan bangsa dengan tulus dan penuh pengkhidmatan untuk seluruh warga bangsa. Muhammadiyah memiliki teologi dan praksis “Al-Ma’un” dalam mengembangkan filantropi sosial yang bersifat inklusif. Gerakan Muhammadiyah untuk mengembangkan kehidupan bersama seluruh masyarakat juga dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan usaha-usaha lainnya dalam program praksis sosial dan pilantropi yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat. Termasuk program kemasyarakatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan Muhammadiyah yakni ‘Aisyiyah, yang mengembangkan program-program inklusif di seluruh daerah dan kawasan Indonesia melalui praksis-sosial pemberdayaan masyarakat dan gerakan philanthropy Islam.
“Di Indonesia bagian Timur seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur di mana umat Islam minoritas, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Di Papua Muhammadiyah mendirikan Perguruan Tinggi dan Sekolah-Sekolah, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial bagi penduduk setempat yang mayoritas Kristen dan Katholik, sebagai sarana atau jalan mengembangkan integrasi sosial. Guru atau dosen yang beragama Kristen dan Katholik ada yang mengajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut, termasuk mengajarkan kedua agama tersebut,” jelas Haedar seperti dikutip dalam laman suaramuhammadiyah.id pada Senin (22/10).
Muhammadiyah juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk etnik Kokoda di Papua Barat, tanpa terhalang oleh perbedaan agama dan etnik. Gerakan ini bagi Muhammadiyah merupakan wujud pluralisme Islam yang membumi, bukan retorika dan jargon di atas kertas.
Program-program Muhammadiyah untuk kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terjauh dan terpencil secara inklusif telah diakui publik secara luas.
“Muhammadiyah termasuk di dalamnya Aisyiyah sangat aktif dalam melakssnakan program penanggulangan bencana seperti di Aceh, Jogjakarta, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang tengah berduka,” imbuhnya.
Program kemanusiaan tersebut diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), Majelis Pembina Kesejahteraam Sosial (MPKS), dan seluruh bagian dari jaringan organisasinya di Indonesia.
Gerak penanggulangan hingga usaha-usaha berkelanjutan pasca bencana yang dikelola Muhammadiyah merupakan yang terdepan dan tersigap dalam setiap menghadapi bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami meskipun minim publikasi dalam spirit “sedikit bicara, banyak bekerja”. Termasuk kiprah para sukarelawan atau relawannya yang gigih dan penuh pengorbanan, belum terbilang dana puluhan atau jika diakumulasi ratusan milyar yang harus dikeluarkan.
“Muhammadiyah juga memainkan peranan dalam program resolusi konflik di Philipina Selatan, Thailand Selatan, dan kawasan lain untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Selain itu Muhammadiyah juga melaksanakan program-program kemanusiaan di Rohingya dan Cox’s Bazar Bangladesh melalui ‘Muhammadiyah Aid’. Program kemanusiaan juga dilakukan untuk pembelaan terhadap bangsa Palestina yang masih mengalami nasib buruk dan perlakuan tidak adil di Timur Tengah,” katanya.
Semua peranan itu dilandasi oleh spirit kemanusiaan bahwa di era peradaban modern, semua umat manusia layak hidup bersama tanpa diskriminasi, penderitaan, dan penindasan. Peran kemanusiaan universal tersebut nyaris tanpa slogan-slogan nyaring tentang “Islam rahmatan lil-‘alamim”, karena spirit Islam tersebut bukan disuarakan tetapi justru dipraktikkan oleh Muhammadiyah.
“Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan politik Islam yang berwawasan kebangsaaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang tegas: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional (dar al-‘ahdi) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (dar al-syahadah),” pungkas Haedar Nashir.
Sumber: umm.ac.id (dengan pengubahan judul)
